nomosproject – Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka akan menutupi identitas prajuritnya yang terlibat dalam operasi militer di Gaza, setelah Brasil memulai penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel. Langkah ini diambil untuk melindungi prajurit dari ancaman hukum dan keamanan yang mungkin timbul akibat penyelidikan tersebut.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa keputusan untuk menutupi identitas prajurit adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi mereka yang bertugas di lapangan. “Kami tidak akan membiarkan prajurit kami diadili secara sewenang-wenang di pengadilan asing. Mereka adalah pahlawan yang melindungi negara kami, dan kami memiliki kewajiban untuk melindungi mereka,” ujar Gallant dalam konferensi pers di Tel Aviv, Kamis (9/1/2025).
Penyelidikan oleh Brasil ini dimulai setelah adanya laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa militer Israel telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional selama operasi di Gaza. Laporan tersebut mencakup tuduhan tentang serangan terhadap warga sipil, penggunaan kekuatan berlebihan, dan penghancuran infrastruktur sipil.
Jaksa Agung Brasil, Augusto Aras, mengatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum internasional yang terjadi di wilayah Brasil atau yang melibatkan warga negara Brasil. “Kami akan melakukan penyelidikan secara transparan dan independen untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” ujar Aras dalam pernyataan resminya.
Namun, langkah Israel untuk menutupi identitas prajuritnya medusa88 menuai kritik dari berbagai pihak. Amnesty International, salah satu organisasi hak asasi manusia yang aktif dalam penyelidikan ini, menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk menghindari pertanggungjawaban. “Menutupi identitas prajurit adalah bentuk penghalangan terhadap proses hukum. Ini adalah upaya untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mungkin telah terjadi,” ujar Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah, Philip Luther.
Sementara itu, pemerintah Israel berargumen bahwa penutupan identitas prajurit adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi mereka dari ancaman keamanan dan potensi penyalahgunaan hukum. “Kami tidak akan membiarkan prajurit kami menjadi target karena menjalankan tugas mereka. Kami akan melindungi mereka dengan segala cara yang diperlukan,” tegas Gallant.
Langkah ini juga mendapat dukungan dari beberapa negara sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung langkah Israel untuk melindungi prajuritnya. “Kami memahami pentingnya melindungi prajurit yang menjalankan tugas mereka. Kami mendukung Israel dalam upaya ini,” ujar Price.
Penyelidikan oleh Brasil diharapkan akan berjalan secara transparan dan adil, meskipun langkah Israel untuk menutupi identitas prajuritnya mungkin akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelidikan. Namun, baik Brasil maupun komunitas internasional berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak korban dilindungi.
Dengan situasi yang semakin kompleks, penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi langkah penting dalam upaya menegakkan hukum humaniter internasional di masa depan.